Xiaomi akan segera luncurkan Mi Mix, ponsel konsep tanpa bezel!

Mungkin saat ini belum ada smartphone dengan desain futuristik yang akan menandingi Mi Mix, produk baru yang akan diluncurkan Xiaomi pada 4 November mendatang. Xiaomi meluncurkan produk ini sebagai ponsel konsep, yang mengusung desain tanpa bezel dengan rasio screen-to-body sebesar 91,3 persen.

Dari segi spesifikasi pun, Xiaomi tidak tanggung-tanggung dalam memasang yang terbaik. Dengan bentang layar sebesar 6,4inci, Mi Mix dimotori chipset Snapdragon 821, RAM 4GB, dan media penyimpanan sebesar 128 GB. Terdapat varian dengan RAM 6GB dengan 256 GB. Mi Mix akan mengusung Dual SIM, di mana konsep ini adalah hal yang menarik di Asia. Kamera yang diusung memiliki resolusi sebesar 16MP dengan phase-detect autofocus, serta kamera selfie sebesar 5MP. Baterainya berkapasitas 4.400mAh, terdapat fingerprint sensor, dan tentu Xiaomi Mi Mix masih memiliki headphone jack.

Dari segi desain, Xiaomi mengusung beberapa aspek yang menarik. Selain desain tanpa bezel, bagian depan dan tombol samping perangkat terbuat dari keramik. Bagian sudut dari Mi Mix berbentuk melengkung, mirip dengan prototip smartphone SHARP yang dipamerkan beberapa waktu lalu. Selain itu, terdapat sentuhan emas 18 karat di sekitar kamera dan fingerprint sensor di belakang perangkat.

Karena layar yang terbentang hampir di seluruh sisi bagian depan perangkat, semua sensor yang biasanya berada di bagian atas smartphone dihilangkan. Proximity sensor diganti dengan ultrasound, earpiece diganti dengan piezoelectric speaker, dan kamera depan diletakkan di bawah. jangan khawatir, smartphone ini bisa dibolak-balik untuk memudahkan selfie Anda.

Untuk desain yang sangat futuristik ini, Xiaomi sengaja merekrut seorang desainer asal Perancis bernama Philippe Starck, di mana kesederhanaan yang diusung sangat membuat smartphone ini berbeda dari yang lain.

Xiaomi Mi Mix direncanakan akan diluncurkan pada 4 November mendatang di China. Untuk harga, Mi Mix dibanderol dengan harga 3.499 Yuan atau setara Rp 6.700.000.

PT BESTPROFIT FUTURES |EQUITY TOWER

Advertisements

Petugas bersihkan sisa lumpur pascabanjir di kawasan Pasteur Bandung

Jalan Pasteur Kota Bandung dilanda banjir hebat pada Senin (24/10) kemarin. Air yang menggenangi diperkirakan mencapai 60 sentimeter.

Banjir menyergap gerbang masuk ke Kota Bandung itu, lantaran siang kemarin pukul 12.30 WIB, kawasan Bandung Raya disergap hujan deras.

Akses dari kedua arah sempat terputus lantaran ada banjir Cileuncang, meski dua jam kemudian kendaraan bisa melintas kembali dengan perlahan.

Pantauan merdeka.com, Selasa (25/10) sekitar pukul 09.00 WIB situasinya sudah kembali normal. Kendaraan dari kedua arah sudah melintas seperti biasa. Petugas kebersihan pertokoan Bandung Trade Center (BTC) tampak membersihkan sisa lumpur tepat di depan toko.

Tidak ada antrean kendaraan pada pagi ini. Semua kendaraan roda dua dan empat melintas dengan normal. “Iya ini membersihkan sisa lumpur kemarin, biar jalan di sini (depan BTC) enggak licin buat kendaraan yang melintas,” ujar petugas kebersihan BTC, Arif, kepada merdeka.com, Selasa (25/10).

Pascabanjir yang melanda kawasan tersebut drainase juga turut dibenahi. Begitu juga dengan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung. Kepala Dinas DBMP Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen mengatakan, banjir disebabkan adanya sedimentasi sampah dan lumpur.

Sehingga kata dia, hujan deras yang menyergap kawasan tersebut membuat air tidak bisa mengalir dengan baik. Akibatnya air meluap dan menggenangi kawasan tersebut.

“Karena hujannya terlalu besar, jadi sungainya tidak bisa menampung aliran air. Karena memang banyaknya sumbatan dan sedimen di kawasan tersebut,” terangnya.

PT BESTPROFIT FUTURES | EQUITY TOWER

Melihat aksi Panglima TNI di lapangan hijau

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak pimpinan redaksi dan jurnalis bermain sepakbola di Lapangan Ahmad Yani, Mabes TNI, kemarin, Jumat (21/10).

PS Eksekutif Pemred sempat unggul terlebih dahulu dengan skor 2-1 di babak pertama, namun para pemain PS Eksekutif TNI yang berisikan Pati TNI berhasil mengembalikan keadaan di babak kedua.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat mengeksekusi pinalti namun gagal karena bola membentur tiang gawang. Skor akhir 7-4 untuk kemenangan PS Eksekutif TNI. PT BESTPROFIT FUTURES | EQUITY TOWER

Polda Metro: Tren Tabrak Lari 2016 Turun 9% Dibanding Tahun 2015

Tren tabrak lari pada tahun 2016 hingga Oktober turun 9% dibanding periode sama tahun 2015. Tren penurunan diikuti jumlah korban kecelakaan.

Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto pada Minggu (23/10/2016) ini memaparkan bahwa:

Tabrak lari: terjadi tren penurunan 9% dari 1.437 di tahun 2015 menjadi 1.301 di tahun 2016.

Korban meninggal dunia: terjadi tren penurunan 8% dari 145 orang di tahun 2015 menjadi 134 orang di tahun 2016.

Korban luka berat: terjadi tren penurunan 15% dari 558 orang di tahun 2015 menjadi 475 orang di tahun 2016.

Korban luka ringan: terjadi tren penurunan 3% dari 791 orang di tahun 2015 menjadi 764 di tahun 2016.

Tabrak lari adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diancam 3 tahun penjara dan denda Rp 75.000.000. Prinsip bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:

a. Menghentikan kendaraan;
b. Menolong korban dan;
c. Melapor pada kantor polisi terdekat.

Ditambahkan Budiyanto, dengan masih tingginya angka kecelakaan tabrak lari, dimungkinkan ada beberapa hal yang melatar belakangi:

a. Pemahaman masyarakat terhadap tabrak lari dianggap kecelakaan biasa
b. Tidak tahu harus berbuat apa
c. Karena situasi dari pertimbangan keamanan
d. Ingin lepas dari tanggung jawab hukum

PT BESTPROFIT FUTURES | EQUITY TOWER

Warga Keluhkan Tarif Rp 3.000 untuk Parkir di Lapangan Gasibu Bandung

Pengunjung mengeluhkan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan Lapangan Gasibu Bandung. Mereka merasa dirugikan oleh sejumlah pemuda yang menarik retribusi parkir yang mahal.

Para pemuda itu menarik retribusi sebesar Rp 3.000 kepada setiap pengunjung yang memarkirkan kendaraannya. Anehnya, mereka meminta uang lebih dulu sebelum pengunjung menginjakan kakinya di Lapangan Gasibu.

“Aneh banget, belum apa-apa udah nagih biaya parkir duluan. Enggak bener itu (parkir liar) pasti,” keluh salah seorang pengunjung Yanti (26) di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Minggu (23/10/2016).

Karcis parkir yang diberikan kepada pengunjung tak jelas legalitasnya. Selembaran kertas warna biru itu tidak tertera dasar hukum maupun besaran retribusi parkir. Hanya tertulis Gazeeboe area Gasibu dan sekitarnya.

Tidak hanya karcis yang tak jelas legalitasnya, para juru parkir tersebut juga tidak mengenakan seragam resmi berwarna orange. Biasanya juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan (Diahub) selalu menggunakan seragam.

“Waktu ditanya ini resmi mereka atau tidak mereka tidak jawab. Lalu mereka seenaknya kalau sudah dibayar, mereka tak membantu mengeluarkan motor kalau sudah selesai parkir,” kata warga Cicadas itu.

Pengunjung lainnya, Meli (38) mengaku kesal dengan tarif parkir liar itu. Sebab, sambung dia, pelaku pungli itu menarik uang parkir terhadap setiap pengunjung dengan cara paksa.

“Kan suka nagih duluan, kalau bilang nanti dia maksa. Biasanya kalau yang petugas pakai seragam mah bayarnya belakangan, ini mah enggak,” tutur warga Kiaracondong ini.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 1.005 tahun 2014 tarif parkir kendaraan roda di bahu jalan yaitu sebesar Rp 2.000. Bestprofit

Gandeng ICW dan YLKI, ini 3 Langkah Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sudah ada 3 langkah yang disiapkan untuk memberantas pungli. Apa saja?

“Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kemenhub. Ini tim adhoc kerjasama dengan timnya Pak Wiranto (Menko Polhukam). Ini nanti ada satu struktur. Saya pengarah. Pak Sekjen (Sekjen Kemenhub Sugihardjo) ketua. Wakil YLKI sama ICW. Anggotanya ICW, YLKI dan internal. Tim ini bisa memberi kontribusi buat negara. Jadi kita lebih independen dan bersih,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

Hal itu disampaikan Menhub Budi dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016). Menhub menambahkan pembentukan tim Satgas ini menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli di Kemenhub beberapa waktu lalu.

“Perlu reformasi birokrasi di jajaran internal Kemenhub. Bagaimana kita bisa dapat birokrat yang lebih baik, nggak memperkaya diri,” imbuh dia.

Tim Satgas Pemberantasan Pungli ini adalah tim sementara yang terkoordinasi namun independen. Tim Satgas akan mengawasi para PNS yang dicurigai bermasalah.

“Jadi kita punya independensi dan legitimasi. Nggak semua dicurigai. Jadi yang ada masalah saja,” imbuhnya.

Saat ditanya bagaimana langkah pengawasan internal yang dilakukan Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub, Menhub memaparkan 3 hal:

1. Memperbaiki contact center

“Mengapa layanan itu (kontak center) nggak jalan. Mengapa ada manipulasi. Kita juga dengar ijazah pelaut ada yang palsu. Jadi pelaporan itu bisa lewat tim ini YLKI dan ICW,” jelasnya.

2. Pengawasan dilakukan langsung, memotong simpul pejabat birokrasi.

“Jadi kita akan mengurangi simpul-simpul penguasa. Jadi nggak perlu eselon 1-2-3 gitu. Jadi langsung saja ke operator,” imbuhnya.

3. Bila ditemukan PNS berulah, penindakan langsung diserahkan kepada aparat hukum.

Sedangkan Sekjen Kemenhub Sugihardjo di tempat yang sama menyayangkan OTT dan ikut bertanggung jawab.

“Kami sudah berusaha membangun sistem supaya jadi good governance. Kami masih usaha membuat clean governance. Perizinan kami sudah berbasis online. Untuk kemudahan transaksi pakai ATM. Kemudian, sistem pelaporan keuangan kita kerjasama dengan aplikasinya Kemenkeu. Sistem sudah kita bangun,” tutur Sugihardjo.

Dia memaparkan dari proses perizinan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor Kemenhub ke kas negara meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014, Rp1,56 triliun; 2015, Rp3,2 triliun dan 2016 lebih dari Rp 6 triliun.

“Ayolah. Stop cara-cara lama. Udah nggak usah pungli-pungli. Kita tingkatkan kesejahteraan. Tunjangan kerja bisa meningkat tapi dengan cara yang profesional. Yang paling utama seluruh jajaran bisa melakukan perubahan. Kalau ada bukti kuat nanti akan kami laporkan ke aparat hukum. Kalau laporannya nggak kuat tapi banyak, maka akan sanksi administratif,” tegas dia.

Respons YLKI dan ICW

Sementara Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan isu pungli di sektor transportasi merupakan isu lama. Memang perlu ada upaya memberantas pungli agar tak menjadi beban masyarakat.

“Ini bisa jadi beban buat masyarakat sama pelaku usaha transportasi. Ini kita support untuk menciptakan transportasi yang baik. Tim ini akan membuka pengaduan bagi masyarakat. Nanti difollow up. Pengaduan ini juga perlu diverifikasi. Tetapi yang penting adanya pengaduan,” ujar Tulus di tempat yang sama.

Tim Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub, lanjut dia, juga akan melakukan investigasi pada titik-titik pungli yang sudah menahun.

“Misalnya jembatan timbang. Sektor kelautan juga jarang diawasi. Tim ini nanti akan strategis dan harus ada semacam strategi dari program ini,” imbuhnya.

Sedangkan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengapresiasi langkah Kemenhub dengan pembentukan Tim Satgas ini.

“Kami dukung siapapun K/L (Kementerian/Lembaga) yang memang serius memberantas korupsi. Apalagi pungli ini juga bagian dari korupsi. Memang sedikit, tapi kalau sistemik itu sangat luar biasa dan banyak. Kami berharap dapat dukungan untuk memetakan masalah ini. Kita akan menyusun sebuah program quick win. Apa apa saja yang dilakukan tim ini untuk mengmbalikan Kemenhub. Ini nanti dioptimalkan untuk bisa membangun lebih,” tutur Agus. Bestprofit

Mabes Polri: 78 Personel Tertangkap Lakukan Pungli di 69 Kasus Berbeda

Sebanyak 78 personel kepolisian ditangkap atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam seminggu ini. Mereka terlibat dalam 69 kasus berbeda.

“Kalau minggu ini petugas Polri yang ditindak oleh atasan karena sudah ada perintah dari Kapolri untuk membentuk satgas itu ada sejumlah petugas yaitu 78 personel, dengan 69 kasus pungli,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Boy menjelaskan, untuk wilayah Polda Metro Jaya sendiri ada 33 kasus dengan 33 personel yang terungkap. Pungli yang dilakukan khususnya di bagian pelayanan publik.

“Kalau untuk di lingkungan Polda Metro Jaya saja, ada 33. Di DKI itu Jakarta dan sekitarnya. Pungli pada sektor pelayanan publik, kita fokuskan pada tempat-tempat pelayanan publik. Kalau di kepolisian itu pelayanan SIM, STNK BPKB, ada SKCK dan sebagainya,” tutur Boy.

“Misalkan kalau pembuatan SKCK hanya Rp 10 ribu, ya Rp 10 ribu, tidak boleh jadi Rp 50 ribu. Ini yang sedang kita gencarkan. Termasuk dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM. Tarif-tarif resmi sudah ada di tempat-tempat Samsat. Kalau ada yang meminta lebih patut dilaporkan,” jelasnya.

Menurut Boy, pihaknya selain melakukan penindakan juga melakukan pembinaan ke internal sendiri.

“Selain penindakan, kita juga melakukan upaya pembinaan ke dalam, kepada institusi, kepada sejumlah personel yang bertugas di pelayanan publik. Kapolri sudah bertekad agar hal-hal seperti ini tidak ada lagi karena pungli merugikan kepentingan masyarakat luas, tidak adil dan pilih kasih,” imbuh Boy. BestProfit