Jokowi soal isu makar: Kita sudah punya konstitusi yang atur Pilpres

Pascaaksi unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, isu makar terhadap pemerintah berembus kencang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu makar itu langsung menyambangi markas prajurit TNI maupun Polri di Tanah Air.

Kepala Negara bahkan berkali-kali menekankan agar tak ada upaya memecah belah NKRI. Kepada Polri dan TNI, Jokowi meminta untuk menindak tegas pihak yang ingin memecah belah bangsa.

Jokowi yang ditemui usai makan siang bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, mengaku tak khawatir atas isu makar tersebut.

Soal tanggapannya terkait isu makar hanyalah bentuk peringatan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa pemimpin di Tanah Air dipilih berdasarkan konstitusi. “Kita perlu mengingatkan kenapa ada yang menyampaikan makar. Kita ini sudah mempunyai konstitusi yang mengatur tentang Pilkada, Pilpres, Legislatif,” kata Jokowi, Rabu (30/11).

“Itu mengingatkan bahwa yang terpilih di DPR, MPR sudah melewati proses yang panjang. Begitu juga presiden dan wakil presiden sudah melalui proses yang panjang,” sambung dia.

Jokowi meminta agar responsnya atas isu makar itu tak dipelintir. “Jangan aneh-aneh hanya mengingatkan kita semua. Masyarakat ya bekerja seperti biasa saja,” tukas dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menduga ada upaya makar dalam aksi susulan dari 4 November 2016 yaitu aksi 2 Desember 2016. Aksi tersebut menuntut penuntasan kasus Ahok hingga melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). BESTPROFIT

Advertisements

Cerita Ahok dikerjai saat mau hilangkan eceng gondok di Waduk Pluit

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama menceritakan rumitnya menanggulangi banjir di ibu kota. Selain melakukan normalisasi sungai, dia juga melakukan pengerukan terhadap waduk-waduk di seluruh Jakarta.

Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.comBasuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setidaknya sudah ada 50 waduk yang dilakukan normalisasi. Salah satu yang telah dinormalisasi adalah Waduk Pluit, Jakarta Utara.

“Waduk Pluit itu 80 hektar didudukin 20 hektar rumah begitu banyak, lalu kedalaman yang bisa 4-5 meter tinggal 1-2 meter. Makanya dari dulu waduk-waduk kita penuh eceng gondok,” katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, adanya eceng gondok di waduk karena adanya pendangkalan. Jika waduk memiliki kedalaman yang seharusnya, 4-5 meter, maka tanaman hama itu tidak akan tumbuh.

“Dulu waktu saya baru masuk, saya pikir, saya yang bodoh atau gila. Mereka alasannya selalu sama pak kita harus beli mesin pemotong eceng gondok, terus obat bakteri untuk eceng gondok pak, taburin ikan buat makanin eceng gondok,” terangnya.

Setelah mendengar solusi tersebut, Ahok menilai ternyata masih banyak oknum-oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab solusi untuk mengatasi eceng gondok adalah dengan mendalamkan waduk.

“Saya bingung saya kan orang kampung. Saya tahu bener, eceng gondok itu tumbuh karena banyak lumpur. kenapa enggak dikeruk? alasannya sebetulnya proyek,” tutupnya sambil tersenyum. BESTPROFIT

Jokowi soal Akom terancam lengser: Itu urusan Golkar & internal DPR

Ade Komarudin terancam lengser dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Selanjutnya, posisi ketua DPR akan diisi kembali oleh Setya Novanto (Setnov).

Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo atas isu pergantian Ketua DPR tersebut?

“Itu urusannya Partai Golkar, dan itu urusan internal DPR,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut Jokowi, keputusan pergantian pimpinan di DPR tak ada kaitannya dengan pemerintah. Mutlak keputusan itu bisa diambil saat rapat paripurna DPR.

“Dasar hukum penetapan ketua DPR kan oleh Rapat Paripurna DPR. Itu wilayahnya di wilayah DPR,” tegas Jokowi.

Disinggung apakah rencana pergantian Ketua DPR bermula saat pertemuan Jokowi dengan Setnov pada Kamis (17/11) di Istana Merdeka, Jokowi tak ingin berkomentar. Dia hanya kembali menegaskan, keputusan pergantian DPR bukan kewenangannya.

“Jawabannya itu urusan internal Partai Golkar, itu urusan internal DPR. udah,” tuntasnya.

Sebelumnya, Setnov yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundurkan diri dari Ketua DPR karena terlibat kasus ‘Papa Minta Saham’. BEST PROFIT

Ruhut sebut desakan agar Ahok segera ditahan adalah keliru

Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok tiba didampingi tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok- Djarot.

Jubir Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul menyebut desakan agar Ahok segera ditahan merupakan hal yang keliru. Menurutnya, satu perkara tidak bisa disamakan dengan perkara lainnya.

“Saya ini 40 tahun menjadi advokat, tegas saya katakan satu case tidak boleh disamakan dengan case yang lain, apa lagi subjektifitas dari reserse,” kata Ruhut di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/11).

Selain subjektifitas, lanjut Ruhut, penahanan tidak dilakukan karena penyidik melihat Ahok tidak akan menghalangi proses penyidikan dalam hal ini calon petahana itu dinilai kooperatif.

“Ahok sangat kooperatif, belum dipanggil saja dia sudah diperiksa 22 pertanyaan,” ujar dia.

“Kedua, tidak menghilangkan barang bukti, barang bukti sudah ditangan Mabes Polri. Ketiga, tidak akan melarikan diri. Jadi enggak usah khawatir. Kita semua patuh kepada hukum,” timpalnya.

Di sisi lain, Ruhut bersama dengan tim pemenangan lainnya menghormati keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Politikus Demokrat ini pun menegaskan bahwa proses pemeriksaan Ahok adalah bukti Indonesia negara hukum.

“Jadi kawan-kawan apapun pemeriksaan Ahok sebagai tersangka Indonesia negara hukum, kami hormati Pak Kapolri Pak Tito, kami hormati Pak Ari Dono sebagai komando reskrim, begitu juga tim pemeriksaa dan juru bicara Pak Boy,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ruhut mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terus mendukung Ahok meski menyandang status tersangka. Mereka yang disebut di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PPP Djan Faridz dan Ketua Umum Hanura Wiranto.

“Tidak bisa menciderai Ahok-Dajrot dia tetap ikut Pilkada 15 februari 2017, siapa pun tidak bisa menghalangi kita negara hukum,” pungkas Ruhut.

PT BESTPROFIT

Jelang demo, polisi gandeng Kemenkominfo telusuri akun provokatif

Sejumlah ormas akan kembali turun ke jalan menuntut calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang terlibat kasus penistaan agama tak hanya ditetapkan tersangka. Mereka juga menuntut Ahok, sapaan Basuki, ditahan.

Demo pertama rencananya pada 25 November, kemudian unjuk rasa keduanya pada 2 Desember mendatang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Fadil Imran mengaku, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kita sudah melakukan kegiatan polisi cyber dengan memberikan imbauan, satu. Yang kedua kita sudah berkoordinasi dengan Kemeninfo untuk langkah-langkah penegakan hukum,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/11).

Tujuan koordinasi dengan Kemenkominfo, kata Fadil, untuk mendeteksi beberapa akun media sosial yang kontennya berisi fitnah, dan pencemaran nama baik.

“Semua kita cegah (akun provokatif), dan yang ketiga kita jadikan materi atau bahan penyelidikan selanjutnya,” katanya.

Terkait akun provokatif tersebut, lanjut Fadil, sudah ada yang ditindaklanjuti pihaknya. Namun dia belum mau merinci.

“Sudah ada yang kita sidik. Ada berapa berkasnya itu saya lupa,” pungkasnya. BEST PROFIT

Resahkan warga, penyebar isu rush money tengah diburu polisi

Aparat Cyber Crime Polda Metro Jaya siap melacak siapa pelaku yang menyebar isu ajakan untuk melakukan ‘rush money’ alias penarikan uang dari bank secara besar-besaran. Ajakan ini diduga akan terjadi pada saat aksi demo lanjutan terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Itu sedang kita selidiki juga, siapa yang menjadi pelakunya,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Fadil Imran, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut Fadil, info yang sudah tersebar di media sosial tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat bahkan negara. Ini yang membuat pihak kepolisian sangat serius mengusutnya.

“Kita serius itu untuk mencari sumber awal yang melemparkan isu rush money dan kita tidak akan diam,” tegasnya.

Dirinya meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi. “Masyarakat jangan percaya,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu rush money alias penarikan uang dari bank secara besar-besaran (massal) belakangan ramai beredar jelang demonstrasi 25 November dan 2 Desember nanti. Isu berbau provokatif ini menyebar dengan cepat lewat media sosial.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setia mengungkapkan sampai saat ini kondisi masih kondusif, belum ada warga yang menarik dananya dari bank.

“Di medsos kita lihat terkait aksi 25. Ada masyarakat yang kemudian memprovokasi tapi belum ada gerakan dari masyarakat yang menarik dana,” kata Agung di gedung Bareskrim, Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pelaku penyebar hasutan terhadap aksi penarikan seluruh uang tabungan secara massal (rush money) pada 25 November 2016 bisa ditindak tegas. Sebab, isu tersebut sudah mengancam kepentingan masyarakat Indonesia.

“Saya berharap mereka yang melakukan hasutan seperti itu akan ditindak secara tegas. Perbaikan situasi ekonomi dan stabilitas itu sangat dipentingkan, tidak hanya untuk kelompok tapi yang penting adalah masyarakat banyak,” kata Menteri Sri di Jakarta.

Dia menegaskan bahwa fungsi perbankan adalah untuk menjaga keuangan masyarakat, agar keadaan ekonomi akan membaik, kemakmuran rakyat akan terjaga, dan tingkat kemiskinan akan berkurang. Sehingga, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh dan mengikuti aksi tersebut. BESTPROFIT

Kebesaran Hati Ahok Saat Jadi Tersangka: Fight, Mandela dan Semangat

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima keputusan Tim Bareskrim Polri yang menetapkannya sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ahok siap bertarung di pengadilan dan meminta pendukungnya tidak patah semangat.

Bareskrim Polri resmi menetapkan Ahok menjadi tersangka pada Rabu 16 November 2016. Ahok dicegah untuk tidak keluar negeri. Hal ini dilakukan untuk langkah penyidikan selanjutnya. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan penetapan tersangka ini tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Keputusan ini keluar setelah dilakukan gelar perkara kasus Ahok yang berlangsung selama 10 jam dalam suasana santai, tenang dan kekeluargaan pada Selasa 15 November 2016. Ada 18 orang saksi ahli yang didengarkan keterangannya. 7 Saksi ahli dihadirkan oleh pihak kepolisian, 6 saksi ahli dari pelapor dan 5 ahli dari terlapor. Bareskrim Polri juga menghadirkan pihak eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman yang dianggap netral.

Ahok pun angkat bicara tentang statusnya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dia tidak ambil pusing tentang status barunya itu. Dengan berapi-api, Ahok mengatakan siap bertarung di pengadilan. “Mandela dipenjara 35 tahun jadi presiden. Siapa tahu gue jadi presiden kan enak, ngapain pusing,” ungkap Ahok. BESTPROFIT